Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 2001

29PK/TUN/2001

Tentang:
BAHWA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAS PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PASAL 4a PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980, BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT PROSEDURAL/FORMAL, KARENA PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PASAL 4a PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 HANYA LEBIH TEPAT DIJATUHI HUKUMAN BERUPA PENURUNAN PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN.

330K/TUN/2001

Tentang:
BAHWA OLEH KARENA OBYEK GUGATAN TERSEBUT RATA-RATA SEKITAR TAHUN 1987, SEDANGKAN GUGATAN DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TANGGAL 26 JANUARI 2000, SEHINGGA TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 HARI SEBAGAIMANA DIATUR OLEH PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

489K/TUN/2001

Tentang:
PEMBERIAN IZIN OLEH BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP SUATU PERUSAHAAN LAIN YANG MEMILIKI IZIN (IZINNYA BELUM DICABUT) ADALAH MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. KARENA PEMBERIAN IZIN SEPERTI ITU BERSIFAT FIKTIF NEGATIF