Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 1981

001PK/KR/1981

Tentang:
PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JANDA DARI SI KORBAN TIDAK DAPAT DITERIMA

076K/KR/1981

Tentang:
PIDANA YANG DIJATUHKAN KARENA TINDAK PIDANA PASAL 23 (5) JO PASAL 36 (5) SUB b UU NOMOR 9 TAHUN 1976 HARUSLAH KUMULATIF PIDANA BADAN DAN DENDA

462K/KR/1981

Tentang:
TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI DAPAT JUGA DIJATUHKAN HUKUMAN BERSYARAT

492K/KR/1981

Tentang:
PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN, BAHWA TUDUHAN YANG SAMAR-SAMAR/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

577K/KR/1981

Tentang:
DENGAN TUDUHAN "MENYURUH MELAKUKAN" PENCURIAN, ORANG YANG DISURUH HARUS ORANG YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN ATAS PERBUATANNYA

727K/KR/1981

Tentang:
DALAM HAL VERZET, PENGADILAN HARUS MELAKUKAN PEMERIKSAAN POKOK PERKARANYA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG ITU