Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 1969

Halaman:  1 2 3 Lanjut »

008K/KR/1969

Tentang:
SEBAIKNYA DUA MACAM TUDUHAN DIATUR DALAM BENTUK TUDUHAN PRIMER DAN SUBSIDIER TETAPI TUDUHAN TERUTAMA ITU TIDAK DAPAT DIKATAKAN SALAH

010K/KR/1969

Tentang:
SEBAGAI PENGGANTI VISUM ET REPERTUM DAPAT JUGA DIDENGAR KETERANGAN SAKSI AHLI

011K/KR/1969

Tentang:
DALAM DICTUM HARUS DISEBUT SEMUA KUALIFIKASI TINDAKAN YANG TERBUKTI DILAKUKAN TERDAKWA, PASAL 263 KUHP TIDAK ADA MENYEBUT ISTILAH SEORANG PEJABAT

015K/KR/1969

Tentang:
PERUBAHAN SURAT TUDUHAN YANG DIMAKSUD OLEH PASAL 282 HIR ADALAH PERUBAHAN YANG TIDAK MENGAKIBATKAN TIMBULNYA PERBUATAN PIDANA LAIN

019K/KR/1969

Tentang:
PUTUSAN YANG MENGANDUNG PEMBEBASAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN DALAM MEMORI BANDINGNYA BAHWA PEMBEBASAN ITU BUKANLAH PEMBEBASAN YANG MURNI

027K/KR/1969

Tentang:
DICABUTNYA UNDANG-UNDANG PENGENDALIAN HARGA 1948 DENGAN DIGANTI PEPERPU NOMOR 09/1962, BUKANLAH MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN, KARENA PRINSIP BAHWA HARGA-HARGA DAN JASA DARI BARANG-BARANG HARUS DIAWASI TETAP DIPERTAHANKAN

028K/KR/1969

Tentang:
LATAR BELAKANG DARI TINDAK PIDANA SUBVERSI IALAH HUBUNGANNYA DENGAN KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK, KEKUATAN-KEKUATAN ASING DAN LAIN-LAIN TIDAK DIPERLUKAN, SEBAB YANG PERLU DISIMPULKAN ADALAH UNSUR-UNSUR DELIK SUBVERSI DARI PERBUATAN-PERBUATAN NYATA PARA TERDAKWA, TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN (VRJISPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SUBVERSI DAPAT DIAJUKAN BANDING

029K/KR/1969

Tentang:
PEJABAT YANG BERWAJIB UNTUK MENERIMA PERMOHONAN/MEMORI KASASI, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 122 JO 125 UU MAHKAMAH AGUNG INDONESIA ADALAH PANITERA DARI PENGADILAN ATAU HAKIM YANG MENGADAKAN PUTUSAN DAN BUKAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG

030K/KR/1969

Tentang:
DALAM SETIAP TINDAK PIDANA SELALU ADA UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM PADA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DITUDUHKAN, WALAUPUN DALAM RUMUSAN DELIK TIDAK SELALU DICANTUMKAN

054K/KR/1969

Tentang:
HAKIM PIDANA TIDAK BERWENANG MENETAPKAN GANTI RUGI
Halaman:  1 2 3 Lanjut »