Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 1966

005K/KR/1966

Tentang:
KEBERATAN KASASI MENGENAI PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI

033K/KR/1966

Tentang:
PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASASI TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA PASAL 122 AYAT 1 UU MAHKAMAH AGUNG

048K/KR/1966

Tentang:
HUKUM ACARA PIDANA ADALAH TERMASUK HUKUM PUBLIK YANG MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG MEMBERIKAN JAMINAN TERHADAP HAK-HAK AZASI DARI TERDAKWA, SEHINGGA SEGALA PENAFSIRAN HARUS DILAKUKAN SECARA LIMITATIF

050K/KR/1966

Tentang:
TERHADAP PERKARA YANG TIDAK TUNDUK PADA PERATURAN BANDING DAPAT LANGSUNG DIMINTAKAN KASASI PS 6 UU NOMOR 1 TAHUN 1951

079K/KR/1966

Tentang:
DENGAN DIMASUKANNYA RISALAH KASASI OLEH PENUNTUT KASASI DIANGGAP BAHWA PENUNTUT KASASI TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI PADA SAAT ITU JUGA

134K/KR/1966

Tentang:
PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA KARENA JABATAN TANPA SURAT KUASA DARI JAKSA AGUNG DIANGGAP SEBAGAI PERMOHONAN KASASI PIHAK (PARTY KASASI), PERMOHONAN KASASI FORMIL TIDAK DAPAT DITERIMA KALAU RISALAH KASASI TIDAK ADA DIAJUKAN.

136K/KR/1966

Tentang:
(1.) PENGGANTIAN UU DEVIEZEN TAHUN 1940 DENGAN UU TAHUN 1964 NOMOR 32 TIDAK MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM ARTI PASAL 1 AYAT 2 KUHP. (2.) BAHWA SUATU BADAN HUKUM TIDAK DAPAT DISITA

141K/KR/1966

Tentang:
PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK III/SAKSI TIDAK DAPAT DITERIMA PASAL 121 UU MAHKAMAH AGUNG