Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 1970

Halaman:  1 2 Lanjut »

123K/SIP/1970

Tentang:
HUKUM ADAT : XII.7 HUKUM ADAT DI BALI TIDAK MELARANG PENGHIBAHAN ANTARA SUAMI ISTERI SEPANJANG HAL INI TIDAK MENGENAI HARTA PUSAKA

182K/SIP/1970

Tentang:
HUKUM ADAT : IX.14. TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI , HUKUM ADAT YANG HARUS DIPERLAKUKAN ADALAH HUKUM ADAT (YURISPRUDENSI) YANG BERLAKU PADA SAAT PEMBAGIAN TERSEBUT DILAKSANAKAN, JADI HUKUM ADAT YANG BERLAKU PADA DEWASA INI

207K/SIP/1970

Tentang:
HUKUM ADAT : XIII.7 HIBAH DALAM HUKUM ADAT DI DAERAH BERSIFAT MENGATUR (REGELEND RECHT)

209K/SIP/1970

Tentang:
SUATU TUNTUTAN BARU (REKONPENSI) TIDAK DAPAT DIAJUKAN DALAM TINGKAT KASASI, SUATU PERUBAHAN TUNTUTAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS HUKUM ACARA PERDATA, ASAL TIDAK MERUBAH ATAU MENYIMPANG DARI KEJADIAN MATERIIL WALAUPUN TIDAK ADA TUNTUTTAN SUBSIDAIR UNTUK PERADILAN YANG ADIL

296K/SIP/1970

Tentang:
MENURUT PASAL 123 HIR, PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA, KALAU DIKEHENDAKI BOLEH DIBANTU ATAU DIWAKILI OLEH SEORANG KUASA YANG UNTUK MAKSUD ITU HARUS DIKUASAKAN DENGAN SURAT KUASA KHUSUS/ISTIMEWA

372K/SIP/1970

Tentang:
PENYERAHAN HAK MILIK MUTLAK SEBAGAI JAMINAN OLEH PIHAK KE III HANYA BERLAKU UNTUK BENDA-BENDA BERGERAK

415K/SIP/1970

Tentang:
HUKUM ADAT : IX. 7. PEMBEANAN (PENYERAHAN TANPA MELEPASKAN HAK MILIK) HARUS DIANGGAP SEBAGAI USAHA UNTUK MEMPERLUNAK HUKUM ADAT DIMASA SEBELUM PERANG DUNIA KE II, DIMANA SEORANG ANAK PEREMPUAN TIADA MEMPUNYAI HAK WARIS

436K/SIP/1970

Tentang:
DALAM HAL INI ALASAN HUKUM YANG KUAT IALAH FAKTA BAHWA KEMUDIAN TERNYATA PENGGUGAT BUKAN AHLI WARIS DARI LAI BUATUA

492K/SIP/1970

Tentang:
PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG HANYA MEMPERTIMBANGKAN SOAL TIDAK BENARNYA BANTAHAN DARI PIHAK TERGUGAT, TANPA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA APA DAN DALIL-DALIL MANA YANG TELAG DIANGGAP TERBUKTI LALU MENGABULKAN BEGITU SAJA SELURUH GUGATAN TANPA SATU DASAR PERTIMBANGAN ADALAH KURANG LENGKAP DAN KARENANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI HARUS DIBATALKAN

546K/SIP/1970

Tentang:
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI HARUS DIBATALKAN, KARENA PUTUSAN-PUTUSAN TERSEBUT MENGABULKAN PERUBAHAN GUGATAN POKOK YANG DIAJUKAN PADA TINGKATAN PEMERIKSAAN DIMANA SEMUA DALIL-DALIL TANGKISAN DAN PEMBELAAN TELAH HABIS DIKEMUKAKAN
Halaman:  1 2 Lanjut »