Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 2002

016PK/N/2002

Tentang:
BAHWA UNTUK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI, PUTUSAN PENGADILAN NIAGA HARUS MEMENUHI SYARAT PASAL 82 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN, YANG MENENTUKAN BAHWA KETETAPAN-KETETAPAN HAKIM DALAM HAL-HAL YANG MENGENAI PENGURUSAN ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT, PENGADILAN MEMUTUS DALAM TINGKAT PENGHABISAN. DENGAN DEMIKIAN TERHADAP PERKARA YANG DIPUTUS OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM RANGKA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM KASASU MAUPUN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

03PK/N/2002

Tentang:
BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1917 BW YANG MENYATAKAN BAHWA SUATU PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT), MEMPUNYAI BUKTI YANG KUAT, MAKA BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT TERSEBUT, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) HARUS DINYATAKAN TERBUKTI MEMPUNYAI HUTANG KEPADA PEMOHON PK