Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 1979

001K/AG/1979

Tentang:
TERHADAP PUTUSAN YANG DIBERIKAN TINGKAT TERAKHIR OLEH PENGADILAN-PENGADILAN LAIN DARIPADA MAHKAMAH AGUNG I.C MAHKAMAH ISLAM TINGGI CABANG SURABAYA, KASASI DAPAT DIMINTA KEPADA MAHKAMAH AGUNG DENGAN MENEMPUH JALAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN KASASI DARI PERKARA PERDATA. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH ISLAM TINGGI YANG DIMOHONKAN KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG. TIDAK DAPAT DIKUKUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI, KARENA PUTUSAN TERSEBUT BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN TETAP

003K/SIP/1979

Tentang:
PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN KASASI KEPADA PANITERA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG TIDAK DITERIMA, TIDAK DAPAT MENGURANGI HAK PARA PENCARI KEADILAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG SECARA LANGSUNG. TERHADAP PENETAPAN DARI PENGADILAN AGAMA YANG MENOLAK PERMOHONAN IZIN DARI SEORANG SUAMI UNTUK MENCERAIKAN ISTERINYA, DAPAT DIMOHONKAN BANDING DAN KASASI

004K/AG/1979

Tentang:
SEJAK BERLAKUNYA UU NOMOR 1/1974 JO PP NOMOR 9/1975 PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI (THALAK) HARUS DILAKUKAN DI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH SETEMPAT

007K/SIP/1979

Tentang:
PENGADILAN AGAMA DILUAR JAWA-MADURA BERWENANG MENETAPKAN TENTANG KEAHLI WARISAN DAN PENENTUAN BAGIAN-BAGIAN HAK WARIS, (ERFPORTIE) ANTARA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM, SEDANGKAN MENGENAI SENGKETA APAKAH RUMAH ITU KEPUNYAAN ALM H. UMAR BAAY ATAU H. ABDULLAH BAAY, SEBAGAI SENGKETA MENGENAI HAK MILIK, TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI