Get Adobe Flash player

Isi Dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya. ======== Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini.

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Website Mahkamah Agung R.I
  • Website Dirjen Badilum MA-RI
  • Website Pengadilan Tinggi Ambon
  • JDIH Mahkamah Agung R.I
  • Direktori Putusan MA-RI
  • JDIH Nasional
  • Website Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alamat Redaksi

Jln. Dr. Malaihollo, No. 1
Air Salobar - Ambon 97117

Maluku, Indonesia

Google Play Store

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 2005

Halaman:  1 2 Lanjut »

UU NOMOR 01 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

UU NOMOR 02 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG

UU NOMOR 03 TAHUN 2005.doc

Tentang:
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

UU NOMOR 04 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

UU NOMOR 05 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UU NOMOR 06 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

UU NOMOR 07 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

UU NOMOR 08 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

UU NOMOR 10 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG

UU NOMOR 11 TAHUN 2005.doc

Tentang:
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
Halaman:  1 2 Lanjut »